Pembahasan buku berangkat dari sejarah AHWA dalam perjalanan NU. Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984 menjadi salah satu titik penting.
Dalam buku, AHWA dijelaskan dalam konteks upaya menjaga persatuan dan menghindari pertentangan dalam proses kepemimpinan. Para kiai yang memiliki otoritas keilmuan dan moral memainkan peran penting dalam menentukan arah organisasi.
Namun, buku kemudian membawa pembaca pada perubahan tata kelola NU setelahnya, terutama Muktamar Jombang 2015. Penulis menyoroti perubahan aturan dasar yang menurut pandangannya menggeser keseimbangan kewenangan antara struktur organisasi.
Salah satu perhatian utama adalah hilangnya ketentuan yang sebelumnya mengharuskan adanya pertimbangan terhadap aspirasi cabang dan wilayah dalam proses kepemimpinan.
Dari persoalan tersebut, buku mengembangkan pembahasan tentang kedaulatan organisasi. Cabang dan wilayah dipandang bukan sekadar bagian administratif, tetapi memiliki peran nyata dalam menjalankan khidmah NU di tengah masyarakat.
Karena itu, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan menjadi bagian penting dari keseimbangan kelembagaan.
Buku juga membahas meritokrasi kepemimpinan, yakni pentingnya melihat kapasitas, rekam jejak pengabdian, dan kemampuan kader dalam menentukan kepemimpinan.
Penulis mengingatkan bahwa sentralisasi kekuasaan yang terlalu kuat dapat membuka risiko oligarki serta mengurangi ruang regenerasi.
Pada bagian akhir, buku mengaitkan pemusatan kewenangan dengan kemandirian institusi. Menurut argumentasi penulis, kekuasaan yang tersebar dapat menjadi perlindungan dari intervensi eksternal, sedangkan kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi berpotensi menciptakan kerentanan.
Dengan demikian, Buku Putih AHWA mengajak pembaca merenungkan bagaimana NU dapat tetap menjaga marwah ulama sekaligus merawat kedaulatan organisasi, sehingga tradisi keulamaan, partisipasi struktur, kaderisasi, dan kemandirian kelembagaan dapat berjalan secara seimbang. []
Link pdf download:
0 Komentar